Banjarmasin − Indonesia kembali dikejutkan oleh tragedi kemanusiaan yang menyayat hati. Pada 28 Agustus 2025, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) tewas setelah dilindas mobil taktis Barracuda milik Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Ia bukan orator politik atau aktivis garis depan, melainkan anak muda yang tengah mencari nafkah. Hidupnya terenggut seketika di tengah demonstrasi yang ricuh, sebuah bukti betapa rapuhnya perlindungan negara terhadap warganya sendiri.
Kematian Affan segera menyulut gelombang amarah publik. Ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota, sementara media sosial dipenuhi duka bercampur murka. Kantor Polda Metro Jaya bahkan menjadi sasaran protes. Ledakan emosi ini jelas bukan hanya karena satu nyawa yang hilang, tetapi juga karena akumulasi rasa muak: aparat yang masih mengedepankan kekerasan, serta elit politik yang gagal menunjukkan empati.
(sumber: antaranews.com)
Di tengah duka, publik juga dikejutkan dengan buruknya komunikasi politik para wakil rakyat. Alih-alih meredakan situasi, beberapa anggota DPR justru memperkeruh keadaan. Ahmad Sahroni, misalnya, melontarkan ucapan kasar dengan menyebut rakyat atau pendemo “t*l*l” dan “br*ngs*k.” Ini bukan sekadar terpeleset lidah, melainkan cermin dari arogansi yang menganga lebar. Bagaimana rakyat bisa percaya pada wakilnya bila yang terdengar hanyalah penghinaan? Kata-kata pejabat publik seharusnya jadi jembatan empati, bukan api yang membakar.
Di sisi lain, wajah bengis aparat kembali terlihat. Gas air mata, kekerasan fisik, hingga kendaraan taktis yang merenggut nyawa seorang pekerja muda menunjukkan bahwa paradigma keamanan kita masih represif. Permintaan maaf memang dilontarkan, namun selama aparat masih menempatkan rakyat sebagai ancaman, tragedi semacam ini hanya menunggu waktu terulang. Negara seharusnya melindungi, bukan melukai.
Namun ada hal lain yang tak kalah berbahaya: derasnya arus disinformasi. Di tengah kemarahan, beredar pesan menyesatkan yang mendorong massa untuk menyerang bandara atau fasilitas vital. Narasi semacam ini jelas berbahaya. Ia menunggangi amarah rakyat, mengarahkan energi protes ke tindakan destruktif yang sama sekali tidak terkait dengan tuntutan awal. Bila tidak disaring, hoaks semacam itu hanya akan melemahkan legitimasi gerakan dan memberi justifikasi bagi negara untuk membungkam rakyat dengan dalih keamanan. Karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu verifikasi, check dan re-check informasi sebelum bereaksi.
Insiden ini disebut banyak pihak sebagai peringatan bersama. Peran pers atau media berita bukan hanya melaporkan fakta, tetapi juga menjaga akal sehat publik dengan menyediakan ruang berpikir kritis. Di tengah emosi kolektif yang meluap, masyarakat diingatkan untuk tidak membiarkan amarah menguasai akal sehat. Demokrasi adalah ruang dialog, bukan arena saling mencaci atau saling melukai.
Tragedi Affan Kurniawan seharusnya menjadi titik balik. Bagi DPR, saatnya berhenti arogan dan belajar berbicara dengan empati. Bagi Polri, saatnya mengubah pendekatan dari represif menjadi humanis. Dan bagi masyarakat, saatnya menjadikan amarah sebagai energi perjuangan yang terarah, bukan amukan tanpa tujuan.
Kematian Affan adalah duka bersama. Ia harus dikenang bukan sekadar sebagai korban, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap arogansi penguasa dan kebengisan aparat. Marah boleh, bahkan perlu. Tetapi marah itu harus diarahkan untuk menuntut perubahan nyata. Jika tidak, kita hanya akan terus menambah daftar korban tanpa pernah menyentuh akar persoalan.
Penulis: Firdaus @firdaus_lv7 Redaktur: Rafina Jayanti @fienaaa.a