Banjarmasin – Pemerintah memberikan kelonggaran pada mudik tahun ini, setelah pelarangan mudik dua tahun sebelumnya. Akan tetapi, pemerintah tetap tidak melupakan aturan mudik yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam rangka menghindari lonjakan kasus Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan mudik 2022 yang mulai diberlakukan sejak 2 April 2022 kemarin. Lantas, bagaimanakah mahasiswa perantau menanggapi kebijakan mudik tahun ini?

Dikutip dari Tempo.co, pada Rabu, 23 Maret 2022 yang lalu Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kebijakan mudik terbaru menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2022. Ia mengumumkan bahwa masyarakat dapat mudik dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali vaksin booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini pun tentunya menjadi sorotan masyarakat, tidak terkecuali mahasiswa perantau.

Menurut Zasmina Aulia yang merupakan salah satu mahasiswa perantau, kebijakan mudik tahun ini dapat dipatuhinya sepanjang sarana dan proses vaksinasi seperti yang disyaratkan tersebut tidak dipersulit.

“Saya pribadi tidak merasa keberatan sebenarnya. Selama pemerintah atau instansi lainnya menyediakan sarana vaksin untuk masyarakat, tidak mempersulit proses vaksinasi, dan bahkan dapat mempermudah akses kami yang mau pulang ke kampung halaman, maka kebijakan wajib vaksin dari pemerintah dapat kami patuhi,” jelas mahasiswa S1 Manajemen FEB ULM itu.

Ia juga berharap agar petugas yang berjaga dapat memberikan akses secara langsung kepada pemudik yang sudah mematuhi kebijakan tersebut tanpa harus karantina, PCR maupun lainnya karena menurutnya, bukti vaksinasi setiap orang dapat dilihat langsung pada fasilitas PeduliLindungi.

Pada akhirnya, mahasiswa perantau sendiri tidak merasa keberatan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Mereka justru antusias karena bisa kembali ke kampung halaman, meskipun harus melakukan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Tidak jauh berbeda dari Zasmina, salah satu mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan Sofi Ambarwati berpendapat bahwa melakukan vaksinasi sebelum mudik sama sekali tidak merugikan, ditambah lagi sudah banyak tersedia berbagai program pemerintah untuk melakukan vaksinasi booster ini. Bersamaan dengan itu, ia juga berharap pemerintah tegas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Sebaiknya pemerintah melakukan razia vaksin untuk pemudik agar kebijakan yang mereka buat tetap terlaksana,” ujarnya.

Dengan kata lain, mahasiswa perantau tidak ada masalah dengan kebijakan mudik yang telah ditetapkan pemerintah karena jika ingin mudik haruslah dalam keadaan sehat dan tidak berpotensi menyebarkan virus Covid-19. Selain itu, harapannya kebijakan ini dapat dijalankan secara tepat dan tidak memperlambat arus mudik dengan regulasi lain yang berbelit-belit.

Jurnalis:
Farah A. 
Beldina N.F. 
Salimah 

Redaktur:
Aprilliani