Baru-baru ini, dunia pendidikan Indonesia diwarnai dengan gejolak akibat terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan ini memicu kenaikan pada nilai Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) mengalami kenaikan. Para mahasiswa di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia melakukan aksi protes karena regulasi kebijakan tersebut dirasa mempersulit mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
Akibat protes yang dilakukan oleh para mahasiswa, Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) membatalkan kenaikan UKT perguruan tinggi. Mendikbudristek saat diwawancarai media mengatakan cemas melihat kenaikan UKT di sejumlah PTN.
“Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud, akan dimulai kenaikannya tahun depan,” ujar Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5), dikutip dari cnnindonesia.com.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa rencana kenaikan biaya kuliah akan dievaluasi terlebih dahulu. Kenaikan tersebut akan dikaji dan dihitung untuk setiap universitas, dan kemungkinan kebijakan ini akan dimulai tahun depan.
Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Mendikbudristek Nomor 0511/E/PR.07.04/2024 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) membatalkan penyesuaian UKT untuk semester baru tahun ajaran 2024/2025.
“Saya tidak bisa memberikan komentar terkait polemik yang sempat terjadi akibat kenaikan UKT, karena kebijakan masing-masing PTN berbeda-beda. Untuk di ULM sendiri tidak ada kenaikan,” jawab Hamdani, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan FEB ULM.
Dikutip dari menpan.go.id, sebagai latar belakang, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) diterbitkan sebagai dasar peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PTN dan PTN-BH. Penyesuaian SSBOPT juga mempertimbangkan fakta meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran, mengingat perubahan pada dunia kerja yang juga semakin maju teknologinya, sementara SSBOPT tidak pernah dimutakhirkan sejak tahun 2019. Kemendikbudristek dalam hal ini mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa.
“Sebagai mahasiswi, saya rasa kenaikan UKT dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa. Tanpa solusi yang tepat, kenaikan UKT dapat menghambat akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah,” ujar Maya Sari, mahasiswi S1 Akuntansi FEB ULM.
Maya juga menambahkan bahwa pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pemberian subsidi yang lebih besar kepada perguruan tinggi di Indonesia, untuk menekan biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Sehingga, perguruan tinggi dapat mengurangi UKT tanpa mengorbankan kualitas pendidikan yang diberikan.
Jurnalis: Nur Mei Sarah Trixi Pratan Dawati Redaktur: Nur Jaidah