Banjarmasin – Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan pada Jumat (23/08/2024) berakhir ricuh setelah terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Banjarmasin, termasuk Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, dan Universitas Islam Kalimantan (Uniska), bersama dengan organisasi eksternal seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, menuntut keadilan dalam pertemuan mereka dengan perwakilan DPRD.
Aksi yang dimulai sejak pukul 14.00 WITA ini diawali dengan massa mahasiswa yang berjalan kaki dari kawasan Siring 0 Kilometer Banjarmasin menuju Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat. Dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, mereka bersatu untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah yang diubah melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXI/2024. Mahasiswa menilai, langkah DPR RI yang kemudian membentuk Panitia Kerja (Panja) UU Pilkada untuk merevisi UU tersebut pasca-putusan MK adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi.
Pada aksi ini mahasiswa semula berharap bisa bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, namun kecewa karena beliau sedang berada di luar kota untuk kunjungan kerja ke daerah pemilihannya. Sebagai gantinya, mahasiswa hanya ditemui oleh H. Suprino Sumas, anggota DPRD dari Fraksi PKB yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel. Namun, negosiasi yang berlangsung dengan H. Suprino berjalan alot, terjadi penolakan terhadap tuntutan mahasiswa membuat suasana semakin memanas. Ketidakpuasan ini akhirnya memicu amarah massa, yang berujung pada bentrokan fisik dengan aparat kepolisian.
Sekitar pukul 18.00 WITA, mahasiswa mulai mundur sementara waktu sambil melanjutkan orasi di sekitar ban yang mereka bakar. Dan pada pukul 20.00 WITA ketegangan kembali meningkat ketika mahasiswa dan aparat mulai terlibat dorong-dorongan. Mahasiswa yang frustasi akhirnya melempari aparat dengan botol air mineral dan batu, yang memicu bentrokan fisik antara kedua belah pihak.
Menurut laporan yang dilansir dari Radar Banjarmasin, Koordinator Lapangan Muhammad Arief Rahim, yang juga Ketua HMI Cabang Banjarmasin, menyatakan bahwa sebanyak 21 mahasiswa yang mendapatkan tindakan medis. Selama bentrokan terjadi ada mahasiswa yang diseret, dipukuli, dan ditangkap oleh aparat. Beberapa ambulans terlihat datang untuk mengevakuasi mahasiswa yang terluka di sekitar Wisma Antasari. Sementara itu, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Cuncun Kurniadi, enggan memberikan keterangan terkait insiden tersebut, meskipun situasi ini telah menjadi perhatian publik.
Peristiwa ini menunjukkan bagaimana suara mahasiswa sering kali diabaikan oleh penguasa yang justru memilih berkompromi demi kepentingan politik praktis. Mahasiswa, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan demokrasi, malah dihadapkan pada tindakan represif aparat. Ironisnya, mereka yang seharusnya melindungi dan menjaga keamanan justru bertindak brutal terhadap demonstran yang menyuarakan kebenaran.
Aksi kekerasan aparat terhadap mahasiswa ini mencerminkan kemunduran dalam praktik demokrasi dan penegakan hukum. Tindakan brutal yang dilakukan aparat terhadap para mahasiswa tidak hanya mencederai fisik, tetapi juga mencederai semangat demokrasi yang seharusnya dilindungi. Ini menjadi tanda bahaya bagi masa depan bangsa, di mana kebebasan berpendapat semakin terancam oleh kekuasaan yang semakin otoriter dan represif.
Dalam kondisi seperti ini, solidaritas antar mahasiswa dan keberanian untuk tetap memperjuangkan kebenaran adalah modal utama dalam melawan kekuasaan yang menindas. Brutalitas aparat harus dihadapi dengan keteguhan dan konsistensi dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Bentrokan ini menjadi pengingat bagi kita semua akan betapa pentingnya mempertahankan dan melindungi hak-hak demokrasi di negeri ini, terutama dari tindakan sewenang-wenang aparat yang mengkhianati tugas mereka sebagai pelindung masyarakat.
Jurnalis: Firdaus Redaktur: Nur Jaidah