Gambar: Keluarga Mahasiswa FEB ULM dalam Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan
Aksi ini menjadi puncak dari rangkaian konsolidasi. Pada Sabtu (30/8), Aliansi Mahasiswa Bersama Rakyat menggelar Konsolidasi Akbar yang melibatkan lintas kampus, organisasi sipil, hingga komunitas ojek online. Pertemuan tersebut membahas teknis aksi, jalur evakuasi, serta menegaskan bahwa aksi harus berlangsung damai tanpa membawa senjata tajam.
Sehari kemudian, Minggu (31/8), BEM FEB ULM mengadakan konsolidasi internal bersama organisasi mahasiswa dan ketua angkatan. Forum ini menyoroti efisiensi anggaran yang dinilai salah sasaran, kenaikan gaji DPR yang tak sebanding dengan kinerja, serta program nasional seperti Makan Siang Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) yang belum berjalan maksimal.
Senin pagi, massa mulai berkumpul di kawasan Kamboja. Tepat pukul 12.00 WITA, long march digelar menuju gedung DPRD Kalsel. Mahasiswa FEB ULM hadir melalui berbagai elemen organisasi: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), Himpunan Mahasiswa (HIMA), serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Tidak hanya mahasiswa, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FEB ULM, Dr. Asrid Juniar, S.E., M.M., juga ikut mendampingi secara langsung.
“Kami, civitas academica FEB ULM, mendukung penuh adik-adik mahasiswa. Saya hadir karena keresahan terhadap anggota legislatif yang seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Soal pajak pun harus adil, transparan, dan benar-benar dari rakyat untuk rakyat,” tegas Asrid Juniar.
Beliau juga mengingatkan agar mahasiswa tidak bersikap anarkis, tidak merusak fasilitas umum, dan segera membubarkan diri apabila situasi di lapangan menjadi tidak kondusif demi menjaga keamanan bersama.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan sembilan tuntutan yang penting untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, di antaranya:
- Melakukan reformasi menyeluruh pada DPR, termasuk efisiensi gaji dan tunjangan harus sesuai kondisi fiskal negara.
- Mengecam tindakan represif aparat, menuntut Kapolri mundur, serta mendorong reformasi total kepolisian.
- Menuntut keadilan untuk Affan Kurniawan dan mengusut tuntas pertanggungjawaban pihak kepolisian.
- Menolak penetapan Taman Nasional Meratus di Kalimantan Selatan.
- Menolak kebijakan transmigrasi, deforestasi, dan pertambangan di Kalimantan Selatan yang abai terhadap kearifan lokal.
- Mengevaluasi alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, terutama pada program strategis nasional yang dianggap membebani rakyat.
- Memberikan standar gaji yang layak bagi seluruh guru di Indonesia, khususnya guru honorer di daerah tertinggal.
- Membatalkan seluruh kebijakan kenaikan pajak yang membebani rakyat.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Aksi unjuk rasa kali ini berlangsung damai dan tertib, meskipun sempat diguyur hujan, para peserta demo tetap bertahan untuk menyampaikan aspirasi dan keresahan rakyat. Selain itu, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, juga keluar menemui massa. Beliau berdialog dengan para peserta, serta mendengarkan tuntutan-tuntutan dan keresahan yang disampaikan oleh demonstran.
“Kebijakan strategis nasional harus berpihak pada masyarakat, bukan justru menambah penderitaan,” bunyi salah satu orasi mahasiswa.
Beberapa peserta juga menyinggung tentang beban pajak rakyat yang semakin berat. Serta, keresahan terhadap kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa, para guru honorer khususnya daerah Kalimantan Selatan. Mereka menegaskan bahwa guru-guru tersebut sebagai pendidik yang mencerdaskan anak bangsa, justru memiliki gaji yang kurang layak, jauh jika dibandingkan dengan gaji dan tunjangan DPR RI saat ini.
Mendengar hal tersebut, Supian HK berjanji akan meneruskan tuntutan dan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Saya akan berangkat ke pusat apabila kondisi di sana sudah kondusif, untuk melakukan dialog dengan DPR RI sebagai wujud mewakili suara rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kalsel Gusti Iskandar, juga menyampaikan sikap tegas. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan apabila aspirasi masyarakat tidak terlaksana.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh peserta aksi. Ketua Umum BEM FEB ULM, Muhammad Fadillah, mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung aman, tertib dan damai, tanpa adanya tindakan represif dari aparat. Fadil mengungkapkan harapan agar langkah nyata segera diambil oleh pemerintah maupun DPR RI. Namun, ia juga menegaskan bahwa perjuangan belum selesai.
“Jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, kami siap kembali turun ke jalan pada Kamis nanti, tentu dengan cara damai dan terorganisir,” pungkasnya.
Mahasiswa dan peserta aksi lainnya berharap bahwa janji DPRD Kalsel tidak boleh berhenti di depan pintu gedung saja, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Mereka meminta adanya rekaman resmi yang menunjukkan bahwa tuntutan benar-benar telah diteruskan ke DPR RI.
Aksi unjuk rasa pun berakhir di sore hari, situasi tetap kondusif hingga akhir. Sebelum pulang, para peserta juga bersama-sama memungut sampah sebelum meninggalkan tempat aksi.
Jurnalis: Firdaus @firdaus_lv7 Widya Febrilla @wdyaafbri Dhiyaul aulia @theeseaus Trixi Pratan Dawati @prataxie.d Redaktur: Rafina Jayanti @fienaaa.a