Banjarmasin — Asap gas air mata menutup langit kota, ban terbakar di tengah jalan, dan batu beterbangan ke arah barikade aparat sementara pos polisi dilalap api. Pemandangan kericuhan itu menjadi simbol pecahnya kemarahan rakyat dalam demonstrasi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8/2025).
Awalnya aksi unjuk rasa tersebut berlangsung cukup tertib, mereka menuntut agar wakil rakyat keluar menemui massa. Namun, eskalasi terjadi sekitar pukul 11.45 WIB ketika aparat menahan sebagian massa di bawah flyover Jalan Gerbang Pemuda, memicu kemarahan massa lainnya yang kemudian bersatu dalam protes yang lebih masif.
Puncak duka dirasakan ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat melintas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis malam (28/8). Padahal, Affan kala itu hanya sedang mengantarkan pesanan. Video yang memperlihatkan detik-detik nahas tersebut beredar luas di media sosial, memicu gelombang kemarahan dan solidaritas dari sesama pengemudi ojol maupun masyarakat umum.
Pada Sabtu (30/8/2025), Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan duka cita atas insiden yang terjadi sebelumnya. Beliau juga menyampaikan rasa prihatin atas kekerasan yang dialami masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa.
“Atas seluruh nama anggota DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” Ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam video klarifikasi, (30/8/2025).
Beliau mengatakan bahwa DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat. Ketua DPR RI tersebut juga mengimbau agar kita dapat saling bergotong royong membangun negeri, selalu mawas diri agar insiden dan tragedi ini tidak terjadi lagi.
Meski demikian, masyarakat menilai pernyataan tersebut belum cukup. Publik berharap Ketua DPR RI hadir langsung di tengah rakyat untuk mendengar aspirasi, bukan hanya melalui pernyataan dalam video. Bagi banyak pihak, klarifikasi tersebut terasa formal belaka, belum menyentuh akar persoalan yang dirasakan masyarakat. Komitmen untuk membuka ruang komunikasi sehat pun dinilai belum benar-benar terwujud, karena aspirasi baru mendapat perhatian setelah muncul gelombang protes besar di jalan.
Tidak ada asap jika tidak ada api, sebenarnya apa yang diharapkan masyarakat Indonesia dari demo tersebut? Dilansir dari sejumlah media nasional, beberapa hal berupa kebijakan atau regulasi yang dianggap tidak adil terhadap ketimpangan ekonomi dan kebijakan elit politik yang dinilai jauh dari aspirasi rakyat. Berikut beberapa alasan utama yang menjadi pemicu aksi:
- Tunjangan dan gaji anggota DPR yang sangat tinggi: Media melaporkan bahwa anggota DPR mendapat tunjangan hunian sekitar Rp 50 juta per bulan, bahkan total gaji dan tunjangan bisa melewati Rp 100 juta per bulan. Jumlah yang jauh melampaui rata-rata pendapatan rakyat sekitar Rp 3–6 juta per bulan. Hal ini memicu kritik tajam tentang kepekaan wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
- Penambahan beban pajak: Di tengah kebijakan pemangkasan anggaran nasional dan subsidi yang dialihkan ke program tertentu, pemerintah juga menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 % di beberapa daerah, meningkatkan beban warga, petani, dan buruh.
- Kepercayaan publik yang kian terkikis: Akumulasi ketidakadilan ini membuat masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, pedagang kecil, hingga pemuda, kehilangan kepercayaan terhadap DPR dan pemerintah. Banyak yang menuntut pembubaran DPR dan transparansi penuh terhadap gaji serta kebijakan yang dirasa melindungi oligarki dan militer.
- Keterkaitan isu-isu nasional: Aksi ini tidak berdiri sendiri. Demonstrasi serupa juga terjadi di Pati dan berbagai kota lain, menjalar dari isu regional seperti kenaikan pajak tanah, hingga kritik terhadap data kemiskinan yang dimanipulasi dan “privileges” elit serta militer, semuanya menciptakan suasana protes nasional yang masif.
Aksi unjuk rasa ini lahir dari kombinasi ketimpangan ekonomi dan kekecewaan terhadap kebijakan elit politik. Ketika rakyat merasa dizalimi oleh gaji tinggi wakil rakyat dan kebijakan pajak yang menambah beban, demonstrasi menjadi cermin tuntutan keadilan, transparansi, dan demokrasi yang berpihak kepada rakyat.
Di tengah kegaduhan yang terjadi di penjuru negeri, rasa khawatir dan sedih terhadap masa depan bangsa hadir di benak masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang selalu diajarkan kepada generasi muda seakan hanya menjadi dongeng di telinga sebagian orang. Garuda sebagai lambang negara seolah hanya menjadi hiasan dinding.
Padahal, nilai-nilai Pancasila seharusnya terus tertanam dalam benak setiap rakyat Indonesia agar bangsa dapat hidup makmur dan sejahtera. Lambang negara Garuda dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya menjadi pengingat bahwa kita harus bergotong royong serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Semoga kedepan kita dapat benar-benar menghayati setiap sila Pancasila sebagai pedoman membangun negeri yang lebih baik. Masyarakat berharap agar Dewan Perwakilan Rakyat tersebut turun menemui masyarakat secara langsung dan mendengarkan aspirasi rakyat. Selain itu, masyarakat juga berharap janji perbaikan yang telah disampaikan benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan para pemimpin kembali pada janji konstitusi untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penulis: Trixi Pratan Dawati (@prataxie.d) Redaktur: Rafina Jayanti (@fienaaa.a)